Hindari Gesekan, Posisi Wakil Panglima TNI Harus Jelas
Menurutnya, Presiden Jokowi harus menjelaskan rencana strategi (renstra) adanya Wakil Panglima TNI. Hal tersebut menjadi penting, agar tidak ada tumpang tindih kebijakan dan tugas dengan Panglima TNI dan para kepala staf TNI di setiap angkatan.
"Jangan sampai keberadaannya overlapping dengan kepala staf-kepala staf yang ada dan Panglima TNI sendiri. Ini mengantisipasi adanya konflik internal, dan juga harus diwaspadai bagaimana anggarannya bila ada pengembangan seperti itu," tegasnya.
Jika Presiden Jokowi tak bisa menjelaskan alasan yang jelas terkait usulan posisi Wakil Panglima TNI, bisa saja terjadi gesekan-gesekan yang berpotensi memicu terjadinya konflik di internal TNI.
"Meski TNI satu komando, tapi kan bahaya kalau perubahan itu menimbulkan gesekan-gesekan kepentingan yang tidak perlu," tutur politikus Partai Hanura itu.
Sekedar diketahui, di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jabatan Wakil Panglima TNI dihapus dalam rangka perampingan struktur dalam tubuh TNI.
(Fiddy Anggriawan )
