Askhalani menilai seharusnya pimpinan dewan harus lebih dulu mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan ego struktural.
"Para pimpinan di DPRA harus mempunyai rasa prihatin terhadap kondisi Aceh saat ini, bukan malah bersikap seperti anak kecil yang takut tersaingi oleh kawannya," ujar dia.
Menurutnya, sistem penganggaran untuk pengadaan mobil mewah di Aceh tidak mencerminkan sikap pemimpin yang sederhana dan melayani rakyat, justru terkesan untuk hidup bermewah-mewahan.
Sementara koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, menilai pengadaan mobil dinas Rp5,1 miliar sangat mencederai rasa keadilan masyarakat Aceh yang masih banyak hidup dalam keterbatasan dan pengangguran.
Menurutnya, anggaran sebanyak itu akan lebih bernilai jika dialihkan untuk bangun rumah duafa, fasilitas publik, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.
(Misbahol Munir)