MA Harap Yayasan Supersemar Bayar Ganti Rugi secara Sukarela
JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, gugatan perdata yang diajukan Presiden RI dan diwakili oleh Kejaksaan Agung terkait kasus Supersemar ditujukan kepada dua tergugat, yakni mantan Presiden Soeharto dan Yayasan Supersemar.
"Dalam perkara ini ada dua tergugat, Soeharto sebagai tergugat satu dan Yayasan Supersemar sebagai tergugat dua, yang dihukum dalam putusan ini adalah Yayasan Supersemar," ujarnya saat jumpa press di Mahkamah Agung RI, Selasa (11/8/2015).
Pasca-putusan tersebut dikeluarkan, kata Suhadi, maka pihak Yayasan Supersemar wajib membayar ganti rugi kepada negara sebesar 75 persen kali 185 miliar sama dengan 139,438 miliar ditambah dengan USD 315.002.183.
"Proses perkara baik dari putusan PK itu akan dikirimkan kepada PN pengaju, yakni PN Jakarta Selatan, berdasarkan salinan resmi itu PN akan memberitahukan kepada pihak berperkara, baik penggugat dan tergugat," terangnya.
Selanjutnya, Suhadi mengatakan, teknis pembayaran ganti rugi kepada Penggugat tersebut bisa dilakukan oleh Yayasan Supersemar secara sukarela.
"Jika penggugat merasa belum memenuhi haknya maka bisa mengajukan surat kepada PN Jakarta Selatan untuk eksekusi lanjutan, jadi bisa teguran dulu dengan jangka waktu sekian hari untuk menjalankan putusan itu," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, perkara tersebut bermula saat pihak Supersemar tak memenuhi pembayaran kas negara sebesar 5 persen dari total laba yang dihasilkan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Akibatnya negara diperkirakan menelan kerugian sebesar USD 315 juta dan Rp 139,438 miliar.
Selanjutnya atas putusan tersebut, MA mewajibkan Yayasan Supersemar membayar ganti rugi tersebut dan denda sekira Rp4,4 triliun dengan teknis yang akan diatur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan tingkat pertama.
(Fiddy Anggriawan )
