Pemblokiran Rekening Yayasan Supersemar Bukan Wewenang Kejaksaan
JAKARTA - Gugatan yang dilayangkan Yayasan Supersemar terhadap Jaksa Agung HM Presetyo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemblokiran rekening yayasan milik almarhum Soeharto terkait ganti rugi Rp4,4 triliun.
Pengamat Kejaksaan, Kamilov Sagala mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian serius HM Prasetyo.
“Bukan karena ingin membela yayasan tersebut. Wewenang pemblokiran memang seharusnya berada di tangan pengadilan, yakni melalui juru sita. Bukan wewenang Kejaksaan melalui tim gabungan yang terdiri dari Jamdatun, Jamintel dan Pusat Pemulihan Aset (PPA),” kata Kamilov di Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Menurut Kamilov, kendati Kejaksaan berhak melakukan pemblokiran terhadap aset atau rekening terkait kasus yang ditanganinya, namun dalam kasus Supersemar ini bukan ranah dari Korps Adhyaksa.
“Apalagi pemblokiran aset (Yayasan) Supersemar tersebut diinformasikan ke publik. Padahal kan pemblokiran langkah intelijen. Jangan karena ingin terlihat bekerja, semua aturan perundang-undangan ditabrak,” ucapnya.
