Image

4.000 Hektare Lahan Pesisir di Makassar Terancam Proyek Reklamasi

Salviah Ika Padmasari, Jurnalis · Jum'at, 21 Agustus 2015 - 05:01 WIB
Ilustrasi Ilustrasi

MAKASSAR - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) rencananya akan disahkan dalam sidang paripurna DPRD Makassar, hari ini. Di dalam Ranperda RTRW itu, turut mengakomodir reklamasi Pantai Losari dan sekitarnya.

Hal ini mendapat penolakan keras dari para aktifis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Tolak Reklamasi (MTR). Pasalnya, pengesahan Ranperda berpotensi direklamasinya 4.000 hektare lahan pesisir di Kecamatan Tamalate, Mariso, Tallo, Biringkanaya, dan Tamalanrea.

MTR menyebut reklamasi berdampak pada kerusakan lingkungan di antaranya rusaknya lahan hutan bakau. Selain itu, reklamasi akan melenyapkan sumber-sumber ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di daerah pesisir.

MTR terdiri dari WALHI Sulsel, Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, LBH Makassar, Forum Informasi dan Komunikasi (FIK) Ornop Sulsel. Mereka mendesak Panitia Khusus (Pansus) RTRW agar tidak memaksakan pengesahan Ranperda RTRW Kota Makassar dan tetap mengakomodir masukan-masukan masyarakat sipil.

"Masa depan Kota Makassar akan terancam jika reklamasi yang akan melintasi Pantai Losari itu juga terealisasi," kata Abdul Muthalib, Direktur ACC Sulawesi di Makassar.

Kata dia, jika Ranperda RTRW itu disetujui dan disahkan oleh Pansus RTRW di DPRD Makassar, maka itu akan jadi payung hukum kegiatan reklamasi sehingga selanjutnya akan terjadi transaksi proyek besar-besaran.

Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Aswar Exwar, mengatakan, reklamasi kelak akan menutup akses ekonomi bagi masyarakat pesisir Makassar utamanya bagi nelayan pencari kerang. "Reklamasi itu telah melanggar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pesisir," ujarnya.

Menurutnya, reklamasi akan mengubah bentang alam pesisir, mengubah pola arus lautan karena akan menambah daratan baru. Soal seberapa jauh kerusakan lingkungan seperti kerusakan hutan bakau yang bakal terjadi, Aswar mengatakan, belum ada data detilnya tetapi bisa dibayangkan seberapa besar kerusakan yang akan diakibatkan reklamasi tersebut jika luasan lahan pesisir ada 4.000 hektar.

"Katanya akan membuat Ruang Terbuka Hijau baru tetapi justru merusak Ruang Terbuka Hijau alami yang sudah ada sebelumnya," kata Aswar Exwar

Sedangkan tim dari ACC Sulawesi lainnya, Wiwin Suwandi, menyoroti proyek Centre Poin of Indonesia (CPI) Pemrov Sulsel seluas 157 hektare yang juga masuk dalam proyek reklamasi tersebut. Pemprov Sulsel sebelumnya menyatakan proyek CPI dibiayai dengan sistem cost sharing APBD Sulsel dan APBN. Namun kenyataannya Pemprov Sulsel menggandeng swasta yakni PT Yasmin Bumi Asri dan PT Ciputra.

"Akan terjadi pembagian lahan. Pemprov Sulsel dapat bagian sedikit dan investor diberi lahan dengan harga murah," kata Wiwin Suwandi.

Ketua panitia khusus (pansus) pembahasan Ranperda RTRW DPRD Kota Makassar, Wahab Tahir, yang dikonfirmasi membenarkan jika hari ini akan dilangsungkan sidang paripurna sebagai tahap akhir dari pembahasan Ranperda RTRW.

"Pembahasan Ranperda itu telah selesai dan telah sesuai dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional. Besok rencananya akan dilakukan pengesahan," ujar Wahab Tahir.

(ris)

  • TAG :

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming