JK: Kesalahan Korporasi Belum Tentu Kriminal
JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah melakukan penggeledahan di ruang kerja Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino.
Karenanya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap agar Bareskrim Mabes Polri segera mendapat kepastian hukum kepada RJ Lino, apakah bersalah dalam pengadaan mobil crane itu.
"Kalau ini ada merampok atau mencuri, ya otomatis ini kriminal. Lino harus dilihat seperti itu, masalahnya apa. Kalau hanya masalah kebijakan korporasi ya harus korporasi dong, Kesalahan korporasi belum tentu kriminal," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta agar Bareskrim mengusut tuntas dari kasus yang dihadapi oleh RJ Lino.
Pasalnya, hal itu untuk mengatahui apakah RJ Lino melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara atau tidak.
"Kalau memang ada katakanlah pelanggaran menurut UU ya diperiksa. Kalau melanggar atau merugikan negara dan juga terbukti ya itu bisa ditindaklanjuti," tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT II, RJ Lino mengancam ia akan mengundurkan diri karena penggeledahan yang dilakukan oleh polisi pada Jumat, 28 Agustus pekan lalu. Pasalnya, ia tidak diberitahu terlebih dahulu dan sorotan media membuat dirinya terpojok.
Lino juga mengaku agar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, untuk menyampaikan dan menyelesaikan persoalan penggeledahan ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jika tidak maka ia akan mengundurkan diri dari jabatannya. RJ Lino mengatakan, bahwa dirinya tidak tahu sama sekali terkait dugaan polisi yang menyatakan perusahaan yang ia jabat melakukan pencucian uang terkait pengadaan mobil crane pada tahun 2012 silam.
(Rizka Diputra)
