Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan, jika benar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan kantor PT Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap Jaksa Agung.
"Karena tindakan Kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, Jaksa Agung juga harus diganti," tegas politisi Partai Gerindra itu.

Presiden lanjutnya, juga harus konsisten mengambil keputusan, terlebih untuk jabatan strategis di kabinet. Apalagi jabatan itu terkait penegakan hukum, di mana Presiden harusnya mencari orang-orang profesional yang tidak punya beban atau utang politik.
"Di sini Presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan," sindirnya.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.