nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PT AP Didesak Bayar Pemanfaatan Bandara Pattimura

Fahmi Firdaus , Jurnalis · Selasa 13 Oktober 2015 08:33 WIB
https: img.okeinfo.net content 2015 10 13 340 1230904 pt-ap-didesak-bayar-pemanfaatan-bandara-pattimura-zeHOq5hUkH.jpg Foto: dok Okezone

JAKARTA - PT (Persero) Angkasa Pura I Bandara Pattimura Ambon diminta untuk membayar pemanfaatan bandara yang berlokasi di Desa Laha oleh pemilik Eigendom No.1069 atas nama Hamdja dan Ismael Mewar.

Kuasa hukum Hamdja dan Ismael Mewar, Lenarki Latupeirissa, mengatakan permintaan membayar pemanfaatan lokasi Bandara tersebut sejak 1956 telah disampaikan kepada manajemen PT Angkasa Pura I Bandara Pattimura.

Lenarki juga telah mendatangi Gedung DPR RI di Senayan untuk menyampaikan permasalahan tersebut dan menyerahkan dokumen mengenai penggantian ganti rugi hak guna lahan kepada Ketua DPR Setya Novanto.

"Saya didampingi sejumlah ahli waris telah menyerahkan dokumen permintaan tersebut ke PT Angkasa Pura I Bandara Pattimura dan diterima Kabag Komersial dan Umum, Irvan Jihad didampingi Humasnya, Guntur Syamsul di Laha," ujar Lenarki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2015).

Menurutnya, pembayaran pemanfaatan Bandara Internasional Pattimura itu merupakan kerugian yang dialami ahli waris.

Permohonan tersebut kata dia didasari Eigendom Verponding No. 1069 atas nama Hoesin Mewar (mantan Raja Laha) yang telah dibalik nama kepada anaknya yakni Hamdja dan Ismael Mewar sesuai akta No.79 tertanggal 4 Desember 1908.

Begitu pun akta No.131 tertanggal 9 November 1927 sebesar 24/40 bagian ditambah 16/40 sesuai data di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon yang mengakui Eigendom No.1069 tercatat atas nama Hamdja dan Ismael Mewar.

Bahwa bagian 24/40 dari Eigendom Verponding No.1069 tersebut sebelumnya dibeli Hoesin Mewar melalui Panitia Lelang Makassar, selanjutnya dibalik nama oleh Hamdja dan Ismael Mewar di Keresidenan Amboina pada 4 Desember 1908 sesuai akta No.79.

"Untuk mengetahui letak, luas dan batas Eigendom Verponding No.1069, maka klien saya mengajukan permohonan pengukuran ulang ke BPN Kota Ambon tertanggal 24 Mei 2014 maupun 24 Agustus 2014," ungkapnya.

Namun kata dia hingga saat ini, BPN Kota Ambon tidak menindaklanjuti permohonan pengukuran ulang tersebut.

"Jadi melalui permohonan membayar pemanfaatan Bandara Internasional Pattimura kepada PT Angka Pura I setempat, sekaligus meminta BPN Kota Ambon maupun Provinsi Maluku untuk melakukan pengukuran ulang Eigendom Verponding No.1069," ujarnya.

Dia juga mengajukan permohonan pembayaran tersebut yang disampaikan kepada Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan Ignasius Jonas, DPR RI, Gubernur Maluku, DPRD Maluku, dan lain sebagainya.

"Pertimbangan hukumnya karena baik BPN Kota Ambon maupun Maluku dalam berbagai perkara menyangkut Bandara Pattimura Ambon di dalam jawabannya dengan tegas mengakui bahwa Eigendom Verponding No.1069 berada di fasilitas perhubungan udara itu adalah milik Hamdja dan Ismael Mewar," terangnya.

Dia menjamin kliennya tidak akan melakukan aksi kekerasan, apalagi menghambat aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Pattimura.

"Kami menempuh pendekatan elegan sambil menunggu tanggapan dari PT Angkasa Pura I dengan ketentuan pastinya ada langkah hukum bila tidak ditindaklanjuti,"pungkasnya

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini