Johnny menilai, ada kesan jika pemerintah tidak menerima usulan tersebut, maka akan ada penyanderaan terhadap pengesahan RAPBN.

Apabila DPR gagal mengesahkan Undang-Undang APBN 2016 pada 30 Oktober, sambung dia, maka akan berdampak pada keseluruhan program pemerintah yang telah dicanangkan dalam tahun anggaran 2016.
“Jangan sampai terjadi hal demikian. Kita inginkan agar APBN 2016 menjadi APBN yang pro rakyat, sesuai visi misi Presiden. Sebagaimana dicanangkan dalam butir dua dari sembilan Nawacita,” ucapnya.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.