Soal Bantargebang, Pemprov DKI Akui Wanprestasi
Ahok sendiri memiliki optimisme tinggi Pemprov DKI mampu melakukan swakelola sampah. Ia mencontohkan, pengerukan sampah di sungai-sungai yang awalnya diserahkan kepada swasta, ketika diambil alih Pemprov DKI pada 2013, sungai di Jakarta menjadi bersih dari sampah. Ahok meyakini, hal sama akan berlaku jika Pemprov DKI melakukan swakelola sampah.
"Dulu semua sungai penuh sampah enggak di DKI? Pakai swasta kan? Waktu saya ambil alih tahun 2013, semua mengatakan hati-hati lho bak sampah. Terus truk sampah enggak bisa dibeli, alat berat enggak bisa dibeli, itu kan 'dikerjain'. Ya saya sabar saja. Sekarang lihat sungai-sungai lebih bersih," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok menyatakan tidak keberatan apabila setelah swakelola sampah akan banyak pihak yang protes karena pendapatannya berkurang.
"Jadi kalau nanti saya ambil alih, Bekasi mau marahin saya, mau apa, ya saya akan hadapin, tapi jelas, saya yang kerja, kalau ini kan nggak, duit dia (PT GTJ) yang dapat, terus Bekasi juga enggak dapat," tukas Ahok.
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui pihaknya telah melakukan pelanggaran kontrak kerjasama (wanprestasi) dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
Namun, Ahok mengatakan wanprestasi yang dilakukan Pemprov DKI dampak dari wanprestasi pihak swasta, yaitu PT Godang Tua Jaya (GTJ), yang bermitra dengan mereka untuk menangani sampah di Ibu Kota.
"Kalau dibilang Pemprov DKI wanprestasi benar, karena si swasta yang ditunjuk melakukan wanprestasi. Ya kalau begitu mendingan saya ambil alih dong," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Seperti diketahui, DPRD Bekasi memprotes tiga pelanggaran yang dilakukan Pemprov DKI yaitu volume pengiriman sampah yang melebihi jumlah yang disepakati, truk sampah DKI yang beroperasi di luar waktu yang ditentukan, serta truk sampah yang sebagian besar rusak sehingga air sampah meluber ke jalanan.
Menyikapi protes tersebut, Pemprov DKI menuding PT GTJ sebagai rekanan dinilai lemah dalam pengadaan sarana-prasarana pengelolaan sampah. Tiga komplain itu juga yang menyebabkan DPRD DKI meragukan kemampuan Pemprov DKI yang ingin melakukan swakelola sampah.
Ahok sendiri memiliki optimisme tinggi Pemprov DKI mampu melakukan swakelola sampah. Ia mencontohkan, pengerukan sampah di sungai-sungai yang awalnya diserahkan kepada swasta, ketika diambil alih Pemprov DKI pada 2013, sungai di Jakarta menjadi bersih dari sampah. Ahok meyakini, hal sama akan berlaku jika Pemprov DKI melakukan swakelola sampah.
"Dulu semua sungai penuh sampah enggak di DKI? Pakai swasta kan? Waktu saya ambil alih tahun 2013, semua mengatakan hati-hati lho bak sampah. Terus truk sampah enggak bisa dibeli, alat berat enggak bisa dibeli, itu kan 'dikerjain'. Ya saya sabar saja. Sekarang lihat sungai-sungai lebih bersih," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok menyatakan tidak keberatan apabila setelah swakelola sampah akan banyak pihak yang protes karena pendapatannya berkurang.
"Jadi kalau nanti saya ambil alih, Bekasi mau marahin saya, mau apa, ya saya akan hadapin, tapi jelas, saya yang kerja, kalau ini kan nggak, duit dia (PT GTJ) yang dapat, terus Bekasi juga enggak dapat," tukas Ahok.
(Fransiskus Dasa Saputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
