AMBON – Masyarakat Maluku saat ini masih menunggu keputusan mengenai pengoperasian dan pengelolaan Blok Masela, atau ladang gas abadi yang terletak di Maluku.
Belum diketahui, apakah akan dibangun kilang terapung di laut ataukah di darat. Masyarakat Maluku menginginkan agar pengelolaan blok Masela ini harus dapat mensejahterakan daerah penghasil, yang saat ini berada di peringkat empat termiskin di Indonesia.
Pengelolaan Blok Migas ini dibahas dalam seminar regional yang berlangsung di Universitas Darusalam (Unidar) Ambon, yang menghadirkan narasumber, Direktur Archipelago Solidarity Foundation (Arso), Engelina Pattiasina; Ketua Forum Perjuangan Kebangsaan Maluku (FKPM), Amir Hamzah; Pembantu Rektor II Universitas Pattimura Ambon, Prof.Dr.M.J Sapteno; dan Anggota DPRD Maluku, Dharma Oratmangun.
"Masyarakat Maluku bersatu melawan intervensi asing dalam bentuk apapun, yang berusaha untuk mengabaikan hak–hak masyarakat Maluku atas SDA, khususnya Migas," kata Rektor Unidar, Dr. Ibrahim Ohorella dalam keterangan persnya, Kamis (4/12/2015).
Selain itu, ia mendorong seluruh komponen masyarakat adat di Maluku untuk bersatu mempertahankan eksistensi adat istiadat, dan hukum adat melalui lembaga adat.
"Pemerintah daerah, DPRD, DPD dan DPR RI, lembaga adat, organisasi politik, tokoh nasional, dan masyarakat Maluku untuk bersatu mengawal proses pengelolaan sumber Migas di Maluku," tegasnya.