Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Suap Reklamasi, Ahok: Ketemu Saya Pengembang Enggak Pernah Bilang

Reni Lestari , Jurnalis-Kamis, 21 April 2016 |19:22 WIB
Suap Reklamasi, Ahok: Ketemu Saya Pengembang Enggak Pernah Bilang
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan dirinya tak pernah mendengar cerita dari pihak pengembang reklamasi Teluk Jakarta soal suap pembahasan Raperda ke DPRD DKI.

Kendati mengaku dekat dengan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma, Ahok mengatakan tak sekalipun pertemuannya memperbincangkan soal suap mengemuka ketika keduanya bertemu.

"Mereka (pengembang) kalau ketemu saya enggak pernah bilang (soal uang untuk DPRD DKI)," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Selain Aguan, pengembang reklamasi yang dimaksud Ahok adalah Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

(Baca juga: Ahok Cuek Diprotes Deddy Mizwar soal Reklamasi)

Sebagaimana diketahui, suap DPRD DKI sedang mejadi polemik setelah Ketua Komisi D, Mohamad Sanusi, ditangkaptangan oleh KPK terkait kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal reklamasi Teluk Jakarta.

Selain kental aroma suap, ‎pembahasan Raperda itu juga diwarnai perdebatan soal besaran 15 persen tambahan kontribusi yang dikenakan terhadap pengembang. DPRD DKI, dikatakan Ahok, tak setuju dengan usulan itu, dan lebih sepakat pasal tersebut diatur dalam Pergub.

Ahok mengklaim bahwa baik Aguan, Ariesman, ataupun pengembang lainnya, tak pernah menyatakan keberatannya atas besaran 15 persen tambahan kontrubusi itu.

‎"Justru kalau tiap kali ketemu saya, itu enggak ada yang berani bilang (tambahan kontribusi pengembang itu) kemahalan," terangnya.

(Baca Juga: Ada Menteri yang Diusir saat Sidak Proyek Reklamasi)

Ahok menganggap, merupakan hal yang wajar jika ada oknum DPRD DKI‎ ada yang selalu minta 'jatah' ke perusahaan pengembang. Transaksi haram tersebut secara logika mungkin terjadi mengingat kewenangan DPRD yang cukup besar dalam menentukan kebijakan soal reklamasi itu.

"Saya kira itu kan orang bisa duga secara umum kan. (Pengadaan) UPS saja orang main kok, bisa memasukkan APBD siluman," kata Ahok.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement