PKS Tunggu Keputusan DPR Terkait Nasib Fahri Hamzah
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan, pemecatan Fahri Hamzah harus sesuai dengan peraturan yang sudah ada, seperti Undang-Undang MD3 dan tata tertib DPR RI.
"Sebetulnya, kita diikat oleh aturan-aturan ya. Ada undang-undang MD3 juga ada tata tertib DPR," kata Hidayat di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2016).
Menurutnya, terdapat dua masalah yang merujuk kepada Fahri Hamzah. "Pertama, terkait keanggotaan beliau (Fahri) di DPR, itu memang proses hukum. Kita hormati proses hukum dan PKS sudah mempunyai kuasa hukum," ujarnya.
Kedua, lanjut dia, terkait posisi Fahri sebagai Wakil Ketua DPR RI. Sementara, dalam tata tertib telah diatur bahwa wakil ketua itu adalah penunjukkan dan atau penugasan dari fraksi. Karena itu, menurut Hidayat, penunjukan atau penugasan maka tidak terkait dengan status hukum.
"Penugasan Fahri itu, atas dasar penunjukan dari partai, yakni PKS. Karenanya, DPP menyurati fraksi, fraksi menyurati Pimpinan DPR untuk melaksanakan tata tertib DPR itu. Kalau tata tertib itu dilaksanakan, memang tidak menunggu adanya inkrah. Karena, ini dua hal yang berbeda," katanya.
Adapun Pimpinan DPR telah melakukan rapat dan memutuskan untuk membentuk tim mengkaji surat terkait pemecatan kader PKS itu. Hidayat menyatakan bahwa PKS juga mengkaji dan nanti akan memberikan penyikapan terhadap argumentasi Pimpinan DPR untuk membuat keputusan tersebut.
"Kami tidak mengerti dan belum mendengar pertimbangan dari Pimpinan DPR," lanjutnya.
Sementara itu, ketika disinggung atas keputusan Pimpinan DPR yang belum memberikan kejelasan nasib Fahri Hamzah, dirinya mengaku masih tetap menunggu hasil terkait surat fraksi dan DPP PKS.
"Saya nunggu. Saya atau partai belum lihat secara langsung apa yang menjadi jawaban resmi dari Pimpinan DPR dan apa yang menjadi argumentasi. Kami menunggu secara profesional untuk mendapatkan jawaban resmi dari pimpinan DPR terkait surat fraksi dan DPP," tandasnya.
(Salman Mardira)
