Pertimbangan Hakim PTUN untuk Hentikan Izin Reklamasi
JAKARTA - Warga pesisir utara Jakarta bisa bernafas lega. Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bernomor 2238 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.
Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat apabila objek gugatan tetap berjalan, atau proses reklamasi dilanjutkan, maka akan merugikan para nelayan.
"Menimbang, kerugiannya mulai dari tidak bisa menangkap ikan di perairan yang diberikan oleh objek gugatan," beber hakim anggota Elizabeth Tobing di ruang Kartika PTUN Jakarta Timur, Selasa (31/5/2016).
(Baca Juga: LBH Nilai Ahok Tak Paham Putusan PTUN)
Selain itu, Elizabeth menyebut hilangnya sumber daya ikan di perairan tersebut jika proyek reklamasi dilanjutkan. Hal tersebut disebabkan oleh lumpur yang ditimbulkan dari proses pengerukan proyek reklamasi. Alhasil, proyek tersebut bakal berdampak kepada masalah ekonomi.
"Kerusakan sumber daya yang terjadi akibat konstruksi reklamasi yang sebelumnya berjalan. Terdapat potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pelaksanaam obyek gugatan, nelayan kecil mengeluhkan lumpur, lumpur itu berasal dari pemgerukan teluk Jakarta," paparnya.
"Jika ini terus terjadi akan mengakibatkan kehidupan para penggugat serta masyarakat yang bermata pencaharian nelayan terganggu," sambungnya.
Seperti diketahui, PTUN mengabulkan gugatan nelayan pesisir utara Jakarta. Dalam amar putusannya, hakim meminta agar Pemprov mencabut izin reklamasi dan menunda proyek tersebut hingga berkekuatan hukum tetap.
(Fiddy Anggriawan )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
