Yusril: Menkumham Tak Bisa Jadi Penengah Konflik Partai
Ia mengibaratkan Menkumham seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang memutuskan boleh tidaknya pasangan menikah.
"Secara normatif keberpihakan itu tidak boleh. Seperti kepala KUA tidak boleh si A sama si B mau kawin terus tidak setuju, ya tidak bisa. Kalau memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah ya keluarkan surat nikah," ungkap Yusril.
"Seperti Menkumham, kalau partai sudah kongres atau muktamar dan sesuai dengan AD/ART dan disampaikan ke Menkumham, lantas Menkumhan tidak punya pilihan untuk mengesahkan. Suka atau tidak suka urusan lain," lanjut Yusril.
Sebagaimana diketahui pada Selasa 20 November 2015, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PPP kubu Djan Faridz. MA juga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan menguatkan putusan tersebut.
Namun begitu, Menteri Yasonna beralasan, perkara perdata tidak melulu harus diselesaikan melalui jalur hukum.
(Salman Mardira)
