nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MA Tolak PK KPK atas Putusan Praperadilan Hadi Poernomo

Feri Agus Setyawan, Jurnalis · Selasa 28 Juni 2016 17:40 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 06 28 337 1427648 ma-tolak-pk-kpk-atas-putusan-praperadilan-hadi-poernomo-eoZV3eTCeT.jpg Hadi Poernomo (foto: Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan praperadilan yang dimenangkan Mantan Ketua BPK, Hadi Poernomo selaku tersangka keberatan pajak yang diajukan BCA.

"Benar (ditolak), tanggal 16 Juni 2016. Putusan tidak dapat diterima karena jaksa tidak boleh mengajukan PK berdasarkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Juru Bicara MA, Hakim Agung Suhadi saat dikonfirmasi, Selasa (28/6/2016).

Menurut Suhadi, selain bersandar pada putusan MK, vonis tersebut juga mengacu pada Surat Edaran MA (SEMA) yang menyebut bahwa pihak yang kalah dalam gugatab praperadilan tak boleh mengajukan PK.

"Ada juga SEMA yang praperadilan enggak boleh PK. Satu lagi searah juga dengan putusan MK. Kalau putusan MK kan Jaksa nggak boleh PK. Kalau SEMA karena PK itu milik terdakwa dan ahli waris. Jadi putusan praperadilan tidak boleh PK," tegas dia.

Putusan PK praperadilan Hadi yang juga mantan Direktur Jenderal Pajak ini diketok oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Agung Salman Luthan serta anggota masing-masing Hakim Agung Sri Wahyuni dan Hakim Agung MS Lume.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan atas penetapan tersangka Hadi yang dilakukan KPK. Dalam putusannya, Hakim Haswandi menyatakan bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Hadi batal demi hukum dan harus dihentikan.

Pasalnya, penyelidik dan penyidik KPK yang saat itu bertugas mengusut kasus mantan Direktur Jenderal Pajak ini sudah berhenti tetap dari kepolisian dan kejaksaan.

Dalam kasus yang menjeratnya ini, Hadi selaku Dirjen Pajak periode 2002-2004 diduga mengubah telaah Direktur Pajak Penghasilan mengenai keberatan SKPN PPh BCA.

Surat keberatan pajak penghasilan 1999-2003 itu diajukan BCA pada 17 Juli 2003 terkait non-performance loan (NPL atau kredit bermasalah) senilai Rp5,7 triliun kepada Direktur PPh Ditjen Pajak.

Setelah penelaahan, diterbitkan surat pengantar risalah keberatan dari Direktur PPh pada 13 Maret 2004 kepada Dirjen Pajak dengan kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak BCA ditolak.

Namun, satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final BCA pada 18 Juli 2004, Hadi memerintahkan agar Direktur PPh mengubah kesimpulan, yaitu dari semula menyatakan menolak diganti menjadi menerima semua keberatan.

Hadi kemudian mengeluarkan surat keputusan Dirjen Pajak yang memutuskan untuk menerima semua keberatan wajib pajak sehingga tidak ada cukup waktu bagi Direktur PPh untuk memberikan tanggapan atas kesimpulan yang berbeda itu. Atas penerimaan keberatan itu, negara dirugikan senilai Rp375 miliar.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini