Pemkab Tangerang Janji Jalankan Rekomendasi Ombudsman soal Kampung Dadap
Ombudsman menemukan lima hal maladministrasi, namun Ahmed berkilah bahwa hal tersebut keliru. Karena, dari temuan tersebut dirinya merasa tidak menjalankan hal tersebut.
"Itu kan belum terjadi sebetulnya. Makanya nanti kita sempurnakan apa yang jadi rekomendasi dari Ombudsman, jika diduga maladministrasi," sambungnya.
Kendati begitu, Ahmed akan terus melakukan proses pentaan di kampung nelayan tersebut. Pasalnya, rekomendasi itu tidak menyebutkan bahwa harus menghentikan proyek itu.
"Prosesnya akan berjalan tak ada yang dihentikan. Intinya Ombudsman tidak menyetop proses penataan tersebut. Karena ketika kita membiarkan masyarakt kita hidup seperti sekarang itu kan juga melanggar hak asasi mereka tidak ada negara disitu. Kalau sekarang dilihat disana, kita semua biarkan sama saja melanggar HAM dan tak ada negara," tutur Ahmed.
(Angkasa Yudhistira)
