Efisiensi Anggaran, Pemkot Surakarta Batasi Perjalanan Dinas
SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, Jawa Tengah akan membatasi agenda perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) baik dalam maupun luar negeri sebagai upaya efisiensi anggaran mulai 2017.
"Perjalanan dinas dengan dalih studi banding ada beberapa yang dinilainya tidak tepat sasaran," kata Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo di Solo, Selasa (9/8/2016).
Wali Kota yang akrab dipanggil Rudy menambahkan, kalau perlu, perjalanan dinas yang tidak penting terutama ke luar negeri akan dibatalkan.
Ia mencontohkan, perjalanan dinas soal infrastruktur jalan atau saluran air tidak memerlukan studi banding.
Begitu pula studi banding penataan atau pembangunan pasar tradisional dinilai tidak penting mengingat penataan pasar tradisional di Kota Solo lebih baik, bahkan menjadi percontohan daerah lain.
"Jadi, untuk hal-hal tersebut tidak perlu studi banding segala ke luar daerah. Wong daerah lain saja sering ke Solo, masak kami ke luar daerah untuk studi banding pasar," katanya.
Rudy juga mengatakan peraturan perjalanan dinas akan dibahas pemkot sejak penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2017.
