84 Pejabat Inggris Serukan Referendum Kedua Brexit

Silviana Dharma, Okezone · Sabtu 12 November 2016 10:17 WIB
https: img.okezone.com content 2016 11 12 18 1539619 84-pejabat-inggris-serukan-referendum-kedua-brexit-0vjUNcvBWX.jpg Ketua Partai Liberal Demokrat, Tim Farron. (Foto: Jeff J Mitchel/Getty Images)

LONDON – Brexit atau Britain Exit, langkah Inggris Raya untuk keluar dari Uni Eropa, terus mengundang polemik di dalam negerinya. Perpecahan terjadi di segala lini pemerintahan, bahkan setelah jabatan perdana menteri berganti dari David Cameron ke Theresa May.

Belum tergenapi janji-janji May, sekarang sekira 84 pejabat di Parlemen Inggris memberontak. Mereka merencanakan untuk memboikot upaya keluar itu dengan menyerukan permohonan diadakan referendum kedua Uni Eropa.

Seperti diwartakan Independent, Sabtu (12/11/2016), kampanye mendorong dilaksanakannya referendum tetap dan keluar UE kedua ini dipimpin oleh Ketua Demokrat Liberal, Tim Farron. Dia bersumpah akan terus menentang diterapkannya Perjanjian Lisbon Pasal 50 dan semangatnya itu didukung lebih dari 80 anggota Parlemen Inggris Raya dari berbagai pihak, seperti SNP, SDLP, dan 20 serikat buruh.

“Pasal 50 hanya bisa diproses jika hasil referendum disepakati bersama. Faktanya, rakyat Inggris sekarang tidak menghormati putusan itu, maka tentu ini adalah batas merahnya. Jadi, kami memilih melawan pemerintah,” sergahnya.

Seruan Faron dan kawan-kawan otomatis akan menjegal segala daya dan upaya PM Theresa May untuk melakukan negosiasi Brexit dengan Brussels. Pasalnya, pengadilan tinggi telah mengeluarkan putusan bahwa dia harus mendapat persetujuan parlemen lebih dulu untuk bisa mengikuti proses keluar yang dicantumkan dalam Pasal 50.

“Kami percaya demokrasi yang dimulai pada Juni lalu tidak harus diakhiri dengan kesepakatan yang dimanipulasi untuk keuntungan segelintir pihak, sebagaimana hasilnya tidak diamini oleh satu pun rakyat Inggris,” tambahnya.

Sejumlah menteri dalam kabinet May juga sependapat dengan pengadilan tinggi negaranya. Bagaimanapun, PM harus bertindak melalui persetujuan parlemen mengingat para penjabatnya adalah perwakilan rakyat.

(Sil)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini