Myanmar Buka Akses Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya
JAKARTA - Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya memanggil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia Aung Htoo awal pekan ini untuk membahas konflik bersenjata di Rakhine terhadap Muslim Rohingya. Di hari yang sama, Menteri Retno juga berkomunikasi dengan Menteri Muda urusan luar negeri Myanmar.
Distrik Rakhine sendiri ditutup oleh pasukan militer sehingga memicu keprihatinan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penutupan tersebut menghalangi akses masuk para relawan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dan peninjau independen. PBB mendesak agar perbatasan dengan Bangladesh tersebut dibuka. Kepada Menlu Retno, Menteri Muda Myanmar menyampaikan akses bantuan kemanusiaan tak lagi diblokade.
"Mereka menyampaikan pemerintah Myanmar sudah membuka akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Indonesia meminta bantuan harus bersifat inklusif, artinya tidak membedakan etnis, termasuk kepada minoritas Islam Rohingya. Myanmar menanggapi hal itu dengan positif," ujar juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir dalam Press Briefing di Gedung Palapa, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Jubir Kemlu Arrmanatha Nasir dalam Press Briefing di Gedung Palapa, Kemlu. (Foto: Wikanto A/Okezone)
Pria berkacamata itu menambahkan, dalam pembicaraan tersebut Myanmar sudah membentuk misi sendiri untuk investigasi berbagai kejadian di Rakhine. Sebagaimana diketahui, konflik mulai muncul ketika kelompok separatis menyerang pos polisi. Militer Myanmar mulai melakukan operasi di Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh sejak 9 Oktober 2016.
Perbatasan tersebut "dikunci" oleh pasukan militer demi mencegah kaburnya para militan separatis ke Bangladesh, termasuk sungai di sepanjang perbatasan. Pada Jumat 18 November 2016 pasukan penjaga perbatasan Bangladesh mengembalikan 82 Muslim Rohingya, termasuk anak-anak dan perempuan, yang hendak meninggalkan Myanmar.
(Wikanto Arungbudoyo)
