nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

2018, Anggaran Pilkada Kota Malang Naik Rp11,5 Miliar

ant, Jurnalis · Minggu 27 November 2016 15:23 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 11 27 519 1552525 2018-anggaran-pilkada-kota-malang-naik-rp11-5-miliar-YAMbHNMzX3.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

MALANG - Anggaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kota Malang, Jatim yang bakal digelar 2018 naik cukup signifikan jika dibanding tahun 2013. Nilainya dari Rp18,5 miliar menjadi Rp30 miliar atau naik sebesar Rp11,5 miliar.

Untuk memenuhi anggaran Pilkada yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017, pemkot menganggarkan dana sebesar Rp10 miliar.

"Dari estimasi anggaran yang dibutuhkan KPU sebesar Rp30 miliar itu sudah kami plot dalam RAPBD 2017 sebesar Rp10 miliar dan selebihnya dianggarkan pada APBD 2018," kata Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji di Malang, Minggu (27/11/2016).

Sutiaji mengakui estimasi anggaran Pilkada 2018 memang naik cukup signifikan dibanding anggaran untuk Pilkada 2013.

"Kami sudah melakukan pembahasan secara rinci dan detail dengan DPRD terkait kekurangan anggaran pelaksanaan Pilkada 2018," urainya, sebagaimana dimuat Antara.

Ia mengemukakan anggaran itu nantinya digunakan untuk sosialisasi, pendataan pemilih dan pendidikan pemilih, kebutuhan logistik dan alat peraga kampanye, serta kebutuhan lainnya terkait Pilkada. Pelaksanaan Pilkada Kota Malang menurut jadwal sementara akan digelar sekira Juni 2018.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang M Zainuddin mengakui persiapan Pilkada dilakukan lebih awal karena akhir 2017 tahapan-tahapan Pilkada akan dimulai. Tahapan Pilkada rencananya akan digelar pada September 2017 dengan menggunakan dana yang dianggarkan pada APBD 2017.

"Dana awal dari APBD 2017 sebesar Rp10 miliar itu nanti akan digunakan untuk tahapan Pilkada, mulai dari pengadaan barang dan jasa, sosialisasi, bimbingan dan teknis (bimtek) dan lainnya," jelasnya.

Selain berasal dari APBD Kota Malang, lanjutnya, pembiayaan Pilkada juga disokong oleh dana APBD Provinsi Jawa Timur. Namun, tambahan dana tidak besar, yakni hanya Rp2,8 miliar, selebihnya pemkot harus mulai menganggarkannya.

"Dana yang diplot untuk KPU itu di luar Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), pengamanan, dan lain-lain," tutupnya.

(tty)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini