Myanmar Susun Bukti bahwa Rohingya bukan Pribumi Rakhine
Dalam ulasannya, Kementerian Budaya dan Urusan Keagamaan Myanmar juga membantah bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM di negara bagian tersebut. Mereka mengutip penjelasan dari Direktur Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine, Kofi Annan yang menyatakan tidak ada kekerasan, genosida dan kaum Rohingya. Pernyataan itu dilontarkan sang mantan sekjen PBB dalam kunjungannya ke Burma pada 6 Desember lalu.
Ia menyayangkan banyak negara telah mengangkat isu Rohingya dengan sudut pandang yang keliru, dengan maksud untuk merusak reputasi Myanmar dan menciptakan ketidakstabilan di dalam negeri.
Kementerian Budaya dan Urusan Keagamaan Myanmar mengungkap, hasil tesis selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden Htin Kyaw dan penasihat negara Aung San Suu Kyi. Jika laporan tersebut disetujui, hasilnya akan diterbitkan ke dalam sebuah buku dan dibagikan agar menjadi konsumsi publik.
Sebelumnya citra satelit beberapa kali mendeteksi pembakaran di desa-desa Rakhine yang banyak dihuni oleh para Muslim Rohingya. Sejumlah wartawan asing yang meliput langsung ke lokasi kejadian mengatakan, kawasan itu dijaga ketat militer dan rakyatnya hidup terisolasi.
Pemerintah Burma sendiri telah lama mengabaikan hak asasi manusia komunitas Rohingya. Namun Duta Besar Myanmar untuk Indonesia U Aung Htoo menjelaskan, bukan pemerintah yang tidak ingin menjadikan mereka warga negara, tetapi para Muslim Rohingya itu yang menolak disensus sebagai persyaratan untuk mendapatkan pengakuan.
(Rifa Nadia Nurfuadah)
