Terkait langkahnya seperti apa, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyerahkan kepada pemerintah untuk mengambil langkah dan caranya mulai yang berkaitan dengan masalah hukum, ekonomi, hingga lobi-lobi yang dilakukan pemerintah dengan Freeport.
"Secara prinsip saya mendukung kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi Freeport dalam tanda kutip penguasaan saham terbesar dimiliki Indonesia karena memang seharusnya demikian," paparnya.
"Freeport sudah terlalu lama mendapatkan keuntungan dari Papua atau Timika dan sudah seharusnyalah mengembalikan keuntungan itu kepada rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia. Dan itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh negara sebagai perintah dari UUD dan Pembukaan UUD," tandasnya.
(Arief Setyadi )