Tarik Ulur Pengesahan RUU Pemilu dan Krusialnya Presidential Threshold
Riza menambahkan, untuk isu-isu lainnya, Gerindra akan menyesuaikan dengan sikap yang diambil pemerintah dan fraksi-fraksi lainnya di DPR RI. "Lain-lain Gerindra bisa menyesuaikan pemerintah, katanya yang lain (fraksi-fraksi) juga bisa menyesuaikan," tuturnya.
Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan, UU Pemilu berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi jika memuat presidential threshold. Jika pemerintah ngotot ingin adanya presidential threshold maka sikap itu melanggar konstitusi.
"Ini salah, pemerintah melanggar konstitusi. Saya pastikan Mahkamah Konstitusi akan membatalkan (jika RUU Pemilu digugat)," tegasnya.
Pansus RUU Pemilu menunda pengambilan keputusan lima isu krusial termasuk presidential threshold di RUU Pemilu hingga 10 Juli 2017.
(Salman Mardira)
