Majelis itu bertugas untuk menyusun konstitusi baru yang dipandang banyak pihak bertujuan untuk mengamankan Pemerintahan Maduro. Pada Senin 31 Juli 2017, Pemerintah Venezuela mengklaim bahwa pemungutan suara itu telah memberikan mandat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk secara dramatis merubah sistem politik.
BACA JUGA: Venezuela Memanas, AS Keluarkan Travel Warning dan Evakuasi Warganya
BACA JUGA: Pelantun 'Despacito' Marah Lagunya Digunakan Presiden Venezuela untuk Kampanye
Pemungutan suara yang memicu gelombang kekerasan dan menewaskan 10 orang itu langsung dikecam oleh Negeri Paman Sam. “Pemungutan suara yang tidak sah kemarin membenarkan bahwa Maduro adalah seorang diktator yang mengabaikan kehendak rakyat Venezuela,” ujar Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, ketika mengumumkan sanksi tersebut.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS juga memberikan suara keras terhadap pembentukan majelis tersebut. Juru Bicara Kemlu AS, Heather Nauert mengatakan, Majelis Pembuat Undang-Undang dirancang untuk menggantikan Majelis Nasional yang dipilih secara sah serta melemahkan hak rakyat Venezuela dalam menentukan nasibnya sendiri.
(Emirald Julio)