Share

Duh, Prajurit TNI AU Penganiaya Wartawan di Medan Hanya Dihukum 3 Bulan Penjara

Wahyudi Aulia Siregar, Okezone · Rabu 06 September 2017 19:17 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 06 340 1770684 duh-prajurit-tni-au-penganiaya-wartawan-di-medan-hanya-dihukum-3-bulan-penjara-PqiCanT96A.jpg TNI AU saat bentrok dengan warga diserta penganiayaan terhadap wartawan di Sarirejo, Medan (Istimewa)

MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan vonis 3 bulan penjara kepada Prajurit Satu (Pratu) Rommel Sihombing, personel Pasukan Khas (Paskhas) TNI Angkatan Udara dari Lapangan Udara (Lanud) Soewondo Medan.

Dia dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan terhadap jurnalis Harian Tribun Medan, Array A Argus, yang sedang meliput bentrokan berlatarbelakang sengketa tanah antara TNI AU dan masyarakat, di Sari Rejo, Polonia, Kota Medan, pada pertengahan Agustus 2016.

Vonis ringan terhadap Pratu Rommel dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang diketuai Kolonel Budi Purnomo, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Militer I-02 Medan, di Jalan Ngumban Surbakti, Kota Medan.

“Menyatakan Pratu Rommel Sihombing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan. Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu, pidana penjara selama 3 bulan,” ujar Kolonel Budi dalam amar putusannya, Rabu (6/9/2017).

(Baca juga: MNC Laporkan Aksi TNI AU Aniaya Wartawan di Medan ke Dewan Pers)

Menurut hakim, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 351 (1) KUHP. Adapun yang memberatkan, perbuatan terdakwa merusak citra TNI AU di masyarakat. Sedangkan yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menganiaya korban karena emosi.

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Oditur dari Oditurat Militer Medan, Mayor Darwin Hutahaean yang menuntut terdakwa selama 6 bulan penjara.

(Baca juga: Selain Aniaya Jurnalis, Prajurit TNI AU Juga Lecehkan Wartawati)

Atas putusan tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menerima putusan tersebut. Sedangkan Mayor Darwin menyatakan pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Terpisah, Tim penasehat hukum korban dari LBH Medan, Aidil, menyesalkan putusan yang terlalu rendah. Dia menduga persidangan ini sudah dilemahkan, khususnya terkait dihapuskannya Pasal 170 KUHP dalam dakwaan Oditur.

(Baca juga: Kasus Penganiayaan Wartawan oleh TNI AU dan Sulitnya Warga Sipil Cari Keadilan)

"Kita pertanyakan bahwa kata hakim pasal 170 tidak terbukti. Dari awal kita sudah curiga terkait proses hukum ini. Kami mendesak Oditur Militer pikir-pikir dengan melakukan banding agar ini terbuka,"tandasnya.

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini