Di Tengah Sidang Majelis Umum PBB, Donald Trump-Erdogan Adakan Pertemuan Bilateral
NEW YORK - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada Kamis 21 September waktu setempat. Pertemuan itu merupakan pertemuan yang sangat dinanti antara kedua pemimpin tersebut.
"Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan sahabatku Donald, dan juga diskusi antara delegasi," kata Erdogan menjelang pertemuan di sela-sela Sidang Umum ke-72 PBB.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini," tambahnya.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Trump dan Erdogan sepakat meningkatkan kerjasama untuk menyelesaikan masalah regional dan melanjutkan perjuangan melawan semua kelompok teror dengan tekad yang kuat. Mereka juga menyatakan keberatannya terhadap referendum kemerdekaan 25 September yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kurdi dan menekankan bahwa tindakan semacam itu akan memiliki ‘konsekuensi serius’.
Presiden Erdogan juga memuji atas sikap Presiden AS tersebut yang kuat dan sangat berdedikasi terhadap AS. Ia juga kagum terhadap keterlibatan Trump terhadap dunia.
BACA JUGA: Dengan Bantuan Trump, Presiden Palestina Optimis Bisa Berdamai dengan Israel
"Ini sunggu sebuah kehormatan yang luar biasa, karena dia bisa menjadi teman saya. Dia menjalankan bagian dari dunia yang sangat sulit. Dia sangat terlibat, sangat kuat, dan terus terang, dia mendapat nilai yang sangat tinggi. Dan dia juga sangat bekerja keras untuk AS," ungkap Erdoga, dilansir dari Middle East Monitor, Jumat (22/9/2017).
Sekadar diketahui, Turki, Irak, dan Iran mendesak agar wilayah Kurdistan menghentikan rencana referendumnya untuk merdeka. Ketiga negara tersebut mengklaim siap mengambil langkah perlawanan terhadap rencana referendum tersebut.
Sebagaimana dikutip dari The New Arab, Menteri Luar Negeri Turki, Irak, dan Iran mengadakan pertemuan trilateral pada Rabu 20 September 2017. Pertemuan langka itu diadakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB.
BACA JUGA: Kompak! Turki, Irak dan Iran Siap "Lawan" Referendum Kurdi
Ketiga negara juga sepakat untuk berkoordinasi mengambil langkah perlawanan jika referendum yang diadakan pada 25 September itu tetap dilakukan. Sayangnya, pada pernyataan itu tidak dijelaskan bentuk perlawanan apa yang akan dilakukan ketiga negara tersebut.
Ketiga menteri luar negeri menyebut langkah referendum itu tidak konstitusional dan hanya akan memicu munculnya konflik baru di Irak. Pada pernyataan tersebut, ketiga negara mengklaim referendum itu justru akan merugikan warga Kurdi di Irak.
(pai)
(Rifa Nadia Nurfuadah)
