TOKYO - Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe mengatakan bahwa dia akan membubarkan parlemen pada Kamis 28 September. Ia akan mengadakan pemilu lebih cepat dan meminta mandat untuk tetap bersikap keras terhadap Korea Utara (Korut) yang bergejolak dan menyeimbangkan kembali sistem jaminan sosial.
PM Abe yang berkuasa selama lima tahun, sudah diperkirakan akan mengadakan pemilihan pada Oktober untuk memanfaatkan dukungan dan kekacauan di kubu oposisi.
"Saya akan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan berdiri di depan untuk menghadapi krisis nasional," kata Abe, seperti yang dilansir dari Reuters, Selasa (26/9/2017).
"Ini adalah tanggung jawab saya sebagai pemimpin dan misi saya sebagai perdana menteri," tegasnya.
Natsuo Yamaguchi, kepala koalisi junior Abe di Partai Komeito, mengatakan bahwa dia mengetahui pemilihan tersebut akan berlangsung pada 22 Oktober.
Abe juga mengatakan bahwa dia akan mengalihkan beberapa pendapatan dari kenaikan pajak penjualan yang direncanakan pada 2019 untuk anak dan pendidikan daripada membayar utang, walaupun dia menambahkan bahwa dia tidak akan melupakan reformasi fiskal. Pengimbangan pengeluaran akan menjadi potensi negatif pada konsumsi dari kenaikan pajak.
"Kami akan mengubah sistem jaminan sosial Jepang menjadi satu yang merespons semua generasi dengan secara berani mengalihkan sumber daya kebijakan untuk menyelesaikan dua masalah utama yaitu pengasuhan anak dan keperawatan, yang dihadapi generasi kerja," katanya.
Abe membantah kritik bahwa mengadakan pemilihan akan menciptakan kekosongan politik pada saat ketegangan meningkat mengenai program senjata rudal dan nuklir Korut. Pyongyang telah menembakkan rudal balistik ke Jepang dua kali pada Agustus dan melakukan uji coba nuklir keenam dan terbesar pada 3 September.
"Kita tidak akan menyerah pada ancaman Korut. Dengan mendapatkan mandat dari rakyat dengan pemilihan ini, saya akan terus maju dengan diplomasi yang kuat," tegas Abe.
Sekadar diketahui, Mengutip dari The Guardian, Jumat (15/9/2017), rudal kembali melintas di wilayah udara Hokkaido, Jepang, sebelum mendarat di Samudera Pasifik, sekira 2.000 kilometer (km) sebelah timur Negeri Matahari Terbit.
Pemerintah Jepang mengatakan, rudal tersebut tidak mengancam keselamatan warganya atau pelayaran jalur laut di Samudera Pasifik. Kendati demikian, Tokyo mengimbau warganya untuk mencari tempat perlindungan.
Peluncuran dilakukan setelah Pyongyang mengancam akan menenggelamkan Jepang dan menghancurkan AS hingga menjadi debu dan diliputi kegelapan. Korut menuduh kedua negara mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang dijatuhkan usai uji coba nuklir pada 3 September 2017.
(pai)
(Rifa Nadia Nurfuadah)