Bupati Buton Divonis 3 Tahun 9 Bulan Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim
JAKARTA - Setelah sebelumnya dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU), Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun 9 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 27 September 2017.
Selain hukuman penjara tersebut Samsu juga diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.
Menurut Hakim Ibnu, Samsu dianggap tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantas tindak pidana korupsi. Ia dianggap tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Sebab, Samsu terbukti menyuap Hakim Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar dalam gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Buton.
Uang diberikan kepada Akil untuk memengaruhi putusan akhir perkara MK Nomor : 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juli 2012, tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Buton Tahun 2011.
Samsu terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dari pantauan Okezone, keluarga dan massa pendukung Samsu sudah memadati pengadilan sejak pagi hari. Dimana sidang yang dijadwalkan akan dimulai pukul 09.00 WIB itu, baru dimulai sore hari.
Samsu Umar sendiri yang mengenakan baju putih lengan panjang sebelum sidang tampak menyapa beberapa keluarga dan massa pendukungnya, termasuk pelaksana tugas Bupati Buton La Bakiri yang datang langsung dari Kabupaten Buton.(fin)
(Amril Amarullah (Okezone))
