Rencana Reklamasi Dimulai 1995, Polisi Selidiki Dokumen Awal di Era Soeharto
"Saya akan minta dukungan dari beberapa orang yang ahli apakah kelautan, apakah ahli-ahli yang lain dari sisi peraturan dan yang lain-lain," tuturnya.
Sekedar informasi, rencana reklamasi seluas 2.700 hektar itu digagas pada masa Maret 1995 silam, saat pemerintahan Presiden Soeharto. Dengan tujuan untuk mengatasi kelangkaan lahan sekaligus untuk mengembangkan wilayah Jakarta Utara yang tertinggal dari empat wilayah lainnya di ibu kota.
Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995. Namun rencana itu tidak berjalan mulus alias mandek, bahkan sempat lama tidak terdengar.
Kemudian proyek itu kembali muncul kembali pada era Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), yang kemudian dilanjutkan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menggantikan posisi Jokowi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pembangunan reklamasi itu kemudian menuai pro dan kontra, tidak sedikit masyarakat, aktivis maupun tokoh yang memprotes keras terhadap Pemprov DKI Jakarta. Mereka menilai reklamasi akan hanya menguntungkan orang-orang tertentu dan sebaliknya, akan merugikan para nelayan, karena kehilangan mata pencariannya.
(Mufrod)
