PAN Menolak Perppu Ormas Dijadikan UU, Ini Reaksi Wapres JK

Febrianto , Jurnalis-Kamis, 26 Oktober 2017 |06:59 WIB

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menolak Perppu Ormas menjadi UU kala pembahasan paripuran DPR dua hari lalu. Sebagai partai pemerintah, yang kadernya berada di kabinet sikap PAN dianggap hal yang wajar oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ini 'kan demokrasi, orang boleh berbeda pendapat. Bagus itu. Enggak apa-apa, bersemangat orang berdemokrasi," kata JK di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Pernyataan JK tersebut disampaikan untuk menanggapi sikap DPP PAN yang menolak penetapan Perppu Ormas menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (24/10).

Terkait posisi PAN sebagai partai yang masuk koalisi pemerintahan Jokowi-JK, Wapres mengatakan penolakan PAN terhadap Perppu Ormas tidak ada hubungannya dengan jalannya pemerintahan.

Saat ini satu politikus PAN menjadi anggota Kabinet Kerja Jokowi-JK, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

"Tidak ada hubungannya dengan ini, evaluasi berhubungan dengan kinerja, bukan dengan pertimbangan politik," kata JK.

DPR RI mengesahkan Perppu No.2/2017 tentang Ormas menjadi undang-undang melalui mekanisme pemungutan suara terbuka yang diikuti 445 anggota.

Hasil voting tersebut menunjukkan 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju dan 131 anggota dari tiga fraksi, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak setuju. (feb)

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menolak Perppu Ormas menjadi UU kala pembahasan paripuran DPR dua hari lalu. Sebagai partai pemerintah yang kadernya berada di kabinet, sikap PAN dianggap hal yang wajar oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Baca Juga:

AS Butuh 300 Jet Tempur untuk Wujudkan Pertahanan Nasional

"Ini 'kan demokrasi, orang boleh berbeda pendapat. Bagus itu. Enggak apa-apa, bersemangat orang berdemokrasi," kata JK di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Terkait posisi PAN sebagai partai yang masuk koalisi pemerintahan Jokowi-JK, Wapres mengatakan penolakan PAN terhadap Perppu Ormas tidak ada hubungannya dengan jalannya pemerintahan.

Saat ini satu politikus PAN menjadi anggota Kabinet Kerja Jokowi-JK, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.