Bantu Hilangkan Potensi Konflik Laut China Selatan, Pemerintah RI Konsisten dengan Upaya Ini
JAKARTA – Dengan segala permasalahannya, kawasan Laut China Selatan masih menjadi wilayah yang memiliki potensi konflik yang cukup tinggi, terutama bagi negara-negara yang saling bersengketa. Untuk mengurangi potensi konflik tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya membangun rasa saling percaya di antara negara-negara yang terlibat.
Salah satu upaya tersebut adalah mempertemukan aktor negara dan non-negara dalam sebuah lokakarya untuk memberi masukan bagi upaya menangani potensi konflik di Kawasan Laut China Selatan.
"Ini adalah lokakarya ke-27 sejak 1990. Kita menyelenggarakan dan secara konsisten melaksanakannya dalam bentuk satu setengah track diplomacy, dengan melibatkan akademisi, peneliti dan think tank," kata Wamenlu RI Abdurrahman Mohammad Fachir usai membuka The 27th Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (16/11/2017).
BACA JUGA: Bahas Sengketa Laut China Selatan, Kedubes AS: Klaim Kemaritiman Harus Sesuai Hukum Internasional
Menurut Fachir, salah satu cara menata potensi konflik tersebut adalah dengan sebuah kerjasama yang konkret. Hal itu direalisasikan dalam bentuk proyek-proyek yang dijalankan oleh pihak pemerintah dan non pemerintah dari negara-negara bersengketa.
"Tahun ini saja sudah disepakati untuk melaksanakan delapan proyek dan itu merupakan penawaran dari masing masing negara. Ini tentu saja membantu upaya kita dan tentu ini komitmen sejak awal untuk menjadikan kawasan Laut China Selatan sebagai kawasan damai, stabil dan memberi manfaat secara ekonomis," tambahnya.
BACA JUGA: Bantu Selesaikan Konflik Laut China Selatan, Trump: Saya Penengah yang Baik
Saat ini negara-negara yang bersengketa di Laut China Selatan telah berhasil menyepakati Declaration of Conduct (DoC) yang merupakan sebuah deklarasi mengenai tata cara berlaku di Laut China Selatan, pada 2002. Disepakatinya DoC membuka jalan pembahasan Code of Conduct (CoC) yang akan mengatur tindakan-tindakan negara di perairan sengketa di Laut China Selatan.
(Rifa Nadia Nurfuadah)
