Image

Korupsi E-KTP, Andi Narogong Dituntut 8 Tahun Penjara

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 21:13 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 12 07 337 1827011 korupsi-e-ktp-andi-narogong-dituntut-8-tahun-penjara-l4Vwji8dAn.jpeg Andi Narogong (Foto: Ist)

JAKARTA - Pengusaha pengatur tender proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong dituntut delapan tahun penjara dengan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan oleh jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa berpandangan, Andi Narogong terbukti secara sah dan meyakinkan ikut melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Andi diduga berperan sebagai pengatur tender proyek e-KTP.

"Kami menuntut agar majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa  telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Jaksa Mufti Nur Irawan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017) malam.

(Baca Juga: Jaksa KPK Apresiasi Andi Narogong Blakblakan di Persidangan Kasus Korupsi E-KTP)

Terdapat sejumlah pertimbangan hakim dalam melayangkan tuntutan terhadap Andi Narogong. Adapun, yang memberatkan pidana penjara Andi Narogong yakni, perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.

Kemudian, perbuatan Andi berdampak masif yang menyangkut kedaulatan data kependudukan nasional. ‎Sebab, proyek e-KTP dengan nilai total Rp5,9 triliun menjadi bancakan sejumlah pihak. 

Selain itu, jaksa menilai dampak negatif perbuatan Andi masih dirasakan sampai saat ini terhadap kemaslahatan umat. Serta, perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

(Baca Juga: Setnov Disidang di Pengadilan Tipikor Pekan Depan, Sehari Sebelum Putusan Praperadilan)

Sebelumnya, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 secara bersama-sama. Andi diduga mengarahkan perusahaan tertentu untuk memenangkan tender proyek e-KTP dengan memberikan sejumlah uang ke beberapa pihak.

Atas perbuatan Andi Narogong tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp2,3 triliun. Ia pun didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1)‎ ke-1 KUHP.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini