Image

Tuntutan Andi Narogong Sebut Setya Novanto Terima USD7 Juta di Perkara Korupsi E-KTP

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 21:34 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 12 07 337 1827022 tuntutan-andi-narogong-sebut-setya-novanto-terima-usd7-juta-di-perkara-korupsi-e-ktp-D8C6myg7Pg.jpg Andi Narogong dalam sidang tuntutan kasus korupsi e-KTP di pengadila Tipikor. Foto Antara/Rivan Awal Lingga

‎JAKARTA – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keterlibatan Setya Novanto dalam perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Keterlibatan Setya Novanto terungkap dalam surat tuntutan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dalam surat tuntutan Andi Narogong yang dibacakan oleh Jaksa KPK, Abdul Ba'asir, terungkap pengusaha yang diduga sebagai pengatur proyek e-KTP menguntungkan Setya Novanto selaku mantan Ketua Frak‎si Golkar sebesar USD7 juta.

"Perbuatan terdakwa telah menguntungkan Setya Novanto melalui Irvanto Hendra Pambudi sebesar 7 juta dollar AS," kata jaksa Abdul Basir saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).

Adapun, uang sebesar USD7 juta diberikan melalui beberapa pihak yang di antaranya yakni, keponakan Novanto sekaligus Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambdu dan mantan Bos PT Gunung Agung, Made Oka Masagung.

(Setya Novanto tiba di KPK Antara/Rosa Pangabean)

Selain uang, Ketua DPR RI tersebut juga pernah menerima sebuah barang dalam bentuk jam tangan mewah. Jam tangan mewah itu bermerk Richard Mille seharga USD135 ribu yang merupakan pemberian Andi Narogong dan Johannes Marlie.

Pemegang anggaran proyek e-KTP

Dalam sidang tuntutan Andi Narogong, Jaksa juga mengungkapkan adanya pertemuan antara terdakwa dengan dua mantan pejabat Kemendagri sekaligus terdakwa perkara korupsi e-KTP, Irman, sugiharto, serta Setya Novanto.

Pertemuan tersebut berlangsung di hotel Gran Melia, Jakarta Pusat. ‎Dalam pertemuan tersebut, Novanto disebut memiliki peran sebagai pemegang kunci anggaran proyek e-KTP di DPR.

"Terdakwa mengajak Irman dan Sugiharto bahwa kunci anggaran e-KTP adalah Setya Novanto. Untuk itu Andi menghungi Setya Novanto bertemu di Gran Melia," jelas Jaksa Abdul Ba'asir.

Baca Juga: KPK Pertimbangkan Andi Narogong Jadi Justice Collaborator Kasus E-KTP

Baca Juga: Andi Narogong Sebut Adik Gamawan Fauzi Dapat Ruko dari Proyek E-KTP

Selain menemui‎ ketiga orang tersebut, Andi juga melangsungkan pertemuan dengan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Diah Anggraeni. Dalam pertemuan ini, Setya Novanto disebut mendukung proyek e-KTP.

"Setya Novanto bilang ada proyek nasional, ayo dukung bersama-sama," jelasnya.

Commitment fee 5 Persen

Jaksa juga menyebut Setya Novanto terdapat commitment fee sebesar 5 persen dari proyek e-KTP. Hal itu terungkap setelah adanya percakapan antara tim fatmawati dengan Andi Narogong terkait 'bagi-bagi uang' proyek e-KTP di sebuah kafe.

Simak topik khusus e-KTP di sini

"Dalam pertemuan tersebut, terdakwa me‎nyampaikan, proyek e-KTP ada beban commitment fee 5 persen untuk Novanto guna mempermudah pembahasan anggaran," kata Jaksa KPK.

Lanjut ke halaman 2

Setya Novanto sendiri sudah resmi menyandang status tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP sejalan telah diterbitkannya surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Setya Novanto pada 31 Oktober 2017.

Novanto selaku anggota DPR disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek pengadaan e-KTP.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga: Andi Narogong Janji Kembalikan Uang Korupsi E-KTP: Saya Mau Hidup Tenang!

Baca Juga: KPK Pastikan Belum Terima Lagi Pengembalian Uang Korupsi E-KTP

Sementara itu, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP), tahun 2011-2012, secara bersama-sama.

(Andi Narogong. Foto Antara)

Andi Narogong diduga mengarahkan perusahaan tertentu untuk memenangkan tender proyek e-KTP dengan memberikan sejumlah uang ke beberapa pihak. Atas perbuatan Andi Narogong tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp2,3 triliun.

Atas perbuatannya, Andi Narogong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1)‎ ke-1 KUHP.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini