Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, pihaknya memang sedang mengejar predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah aset Sumber Waras Harus segera dituntaskan.
"Ya itu juga salah satu yang kita sebut sebagai big ticket item. Sebagai yang akan mempengaruhi opini. Jadi harus ada tindak lanjutnya," jelasnya.
(Baca juga: Soal Lahan Sumber Waras, Sandi: Kami Akan Selesaikan secara Kekeluargaan)
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mempersilakan Yayasan Kesehatan Sumber Waras untuk menggugat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pengadilan. Hal itu bila mereka menolak mengembalikan kerugian negara sekira Rp191 miliar.
"Jadi untuk opsi pertama sudah kita lakukan dan sudah mendapat jawaban, mereka tidak bersedia," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 11 Desember 2017.
(Awaludin)