3 Tahun Kabinet Kerja: Pembangunan Infrastruktur di Daerah Semakin Masif
Dari sisi penyerapan keuangan tahun 2017, Kementerian PUPR mencatat penyerapan lebih tinggi 3,86% dibandingkan tahun 2016 yakni sebesar 80,59 % atau sebesar Rp 85,62 triliun dari total anggaran tahun 2017 yakni sebesar Rp 106,25 triliun. Ditargetkan untuk penyerapan keuangan dapat mencapai 95,72% atau Rp 101,7 triliun.
Terkait anggaran, di tahun 2017 pemerintahan PUPR memiliki anggaran sebesar 104 triliun. Lalu tahun 2018, sudah dialokasikan 106 triliun. Namun meski begitu, perlu juga diketahui bila yang menjadi tanggungjawab PUPR tidak hanya yang 104 triliun saja, namun juga pada nilai investasi pada 35 ruas jalan tol yang saat ini tengah dibangun, yang nilainya mencapai 260 triliun.
Jadi pertama, untuk ruas-ruas jalan yang secara ekonomis dan keuangan memungkinkan, itu biasanya diambil pihak swasta. Beberapa ruas jalan tol seperti tol Merak-Jakarta, Cipali, Mojokerto-Kertosono, merupakan ruas jalan yang dimiliki oleh swasta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jalan tol disejumlah daerah bisa mengurangi kepadatan lalu lintas.
“Saya kira manfaatnya masing-masing jalan tol yaitu diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kepadatan lalu lintas di wilayah sekitarnya, terutama memperlancar distribusi yang dapat mengurangi biaya logistic secara ekonomis,” kata Menteri Basuki.
Membangun infrastruktur memang membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Namun dengan kerja keras dan integritas tinggi, Kementerian PUPR optimis bahwa target yang dicanangkan dalam RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 dapat dicapai. Karena kerja keras dan integritas itu pulalah akhirnya, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berdasar penilaian World Economic Forum (WEF) meningkat dari 72 pada 2015 menjadi 62 pada 2016 dan terakhir 60 pada 2017, tentu saja ini merupakan raihan yang positif dan menggembirakan.
(Fahmi Firdaus )
