KPU dan Bawaslu Diminta Cari Strategi Jitu Tangkal Isu SARA di Pilkada
JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memprediksi isu Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan (SARA) bakal bermunculan saat perhelatan Pilkada Serentak 2018. Isu SARA itu akan muncul di daerah yang calon bersaing ketat sehingga segala cara terpaksa dilakukan untuk meraih kemenangan.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, isu SARA itu tergantung pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab itu, ia meminta kedua instansi itu agar segera menyusun strategi menangkal isu SARA.
"Terjadi atau tidaknya tergantung penuh pada bagaimana kemampuan antisipasi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Jadi, kalau KPU atau Bawaslu tidak menunjukkan strategi dan komitmen antisipasi maka bukan tidak mungkin isu SARA akan marak," kata Titi saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (28/12/2017).
(Baca Juga: Golkar Harap Tak Ada Politik Identitas di Pilkada Serentak 2018)
Menurut Titi, isu SARA selalu dianggap jurus atau strategi paling jitu untuk meraih kemenangan dalam konstalasi pilkada. Banyak kandidat maupun tim pemenangannya yang tidak peduli dengan dampak dari isu SARA tersebut.
KPU dan Bawaslu bisa mengandeng elemen lainnya untuk bersama-sama memerangi isu SARA di Pilkada Serentak. Di antaranya adalah mengajak masyarakat dan pelaku media untuk berkampanye mengenai bahaya isu SARA terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
(Baca Juga: Cegah Isu SARA di Pilkada, Bawaslu Gandeng Polri dan Kelompok Masyarakat)
Apabila itu dibiarkan, maka tentu akan digunakan oleh orang-orang yang berambisi memenangkan pilkada. Terlebih, pilkada mendatang dilaksanakan serentak sehingga sulit untuk diawasi oleh masyarakat sipil.
"Masyarakat sipil serta media harus membangun kerjasama, membangun konsolidasi yang terhubung, yang solid untuk melawan dan untuk menunjukkan sikap menentang atas digunakan isu SARA sebagai kampanye dan strategi untuk memenangkan pilkada," pungkasnya.
(Arief Setyadi )
