Menakar Peluang Calon dari Militer di Pilkada Serentak 2018
Peluang Edy memang terbuka lebar jika melihat jumlah partai pendukungnya, serta lawan yang dihadapinya, Djarot Saiful Hidayat yang diusung hanya oleh PDI Perjuangan (PDIP). Lihat saja jumlah kursi DPRD Sumut. Edy mengamankan dukungan 55 kursi, sedangkan Djarot hanya 16 kursi.
TB Hasanuddin dan Sudrajat
Peta persaingan di Pilgub Jabar jadi salah satu yang tersengit. Ada 4 pasang calon yang akan mendaftar dan siap merebut kursi kepala daerah Tanah Pasundan. Pasangan yang maju itu antara lain Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum dan TB Hasanuddin-Anton Charliyan.
Ada dua calon dari kalangan militer yang bertarung, yakni Mayjen TNI (purn) Sudrajat (bacagub Jabar) dan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin. Bagaimana peluang keduanya di Pilgub Jabar?
Jika dilihat dari jumlah kursi DPRD Jabar, maka peluang Sudrajat lebih besar dari TB Hasanuddin. Jika Sudrajat dan dua pasangan calon lainnya didukung partai secara keroyokan, tidak dengan TB Hasanuddin-AntonCharliyan yang ‘pede’ didukung hanya oleh PDIP.
(Baca juga: Janji TB Hasanudin jika Jadi Gubernur: Saya Tidak Akan Korupsi dan Maksiat)
Untuk jumlah kursi di DPRD, PDIP memang ‘berkuasa’ di Jabar. Namun tetap saja, jumlah mereka kalah dengan partai yang berkoalisi untuk mendukung calonnya.
Deddy Mulyadi yang diusung Demokrat (12) dan Golkar (17) punya 27 kursi. Sudrajat Syaikhu yang didukung PKS (12), Gerindra (11) dan PAN (4) punya dukungan 27 kursi. Selanjutnya Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum didukung PPP (9), PKB (7), NasDem (5) dan Hanura (3) dengan total 24 kursi.Sedangkan TB Hasanuddin-Anton Charliyan punya 20 kursi DPRD Jabar dari dukungan tunggal PDIP.
Kenapa Harus Militer?
Munculnya sejumlah tokoh militer di Pilkada Serentak dinilai pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago sebagai gagalnya partai politik melakukan kaderisasi. Kurangnya kaderisasi membuat elite partai ingin masuk jalan pintas dalam menentukan jagoan dalam pesta demokrasi.
“Padahal, masuknya calon dari kalangan militer tidak serta-merta membuat masyarakat menjatuhkan pilihan kepada mereka. Mereka hanya mementingkan figur dari militer,”kritik Pangi.
