Image

Gubernur DKI Surati Menteri ATR/BPN Minta HGB 3 Pulau Reklamasi Dibatalkan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 09 Januari 2018 20:26 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 09 338 1842567 gubernur-dki-surati-menteri-atr-bpn-minta-hgb-3-pulau-reklamasi-dibatalkan-9pjXZb3QY3.jpg Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota (foto: Antara)

 

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil. Isinya yaitu mengenai permohonan untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi yang diberikan kepada pengembang. Adapun tiga pulau yang dimaksud yakni Pulau C, D, dan G.

Surat dengan nomor 2373/-1.794.2 itu diteken oleh Anies Baswedan pada 29 Desember 2017. Terkait itu, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah berkata surat tersebut benar adanya dan telah dikirimkan ke Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

"Bunyinya seperti itu suratnya, kita sudah kirim ke BPN," kata Yayan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Pemerintah Tetap Ingin Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Dilaksanakan

 (Baca juga: Cabut 2 Raperda, Anies Hentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta)

Yayan menuturkan, surat permohonan pembatalan HGB tiga pulau reklamasi merupakan komitmen Anies-Sandi yang sedari awal menolak praktik uruk laut tersebut.

"Ini kebijakannya Pak Gubernur sebagai suatu proses yang awalnya Pak Gubernur sudah seperti itu," terang dia.

 (Baca juga: Ini Alasan Anies Cabut Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta)

(Baca juga: Bertemu dengan Anies Baswedan, Alumni ITB Minta Reklamasi Dihentikan)

Dia meminta awak media menunggu jawaban Menteri ATR/BPN terkait surat permohonan yang diajukan orang nomor satu di Jakarta itu.

 Pemerintah Tetap Ingin Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Dilaksanakan

Sekadar informasi, surat permohonan pembatalan HGB tiga pulau reklamasi yang diberikan kepada pengembang beredar di kalangan awak media hari ini.

Surat tersebut intinya meminta Badan Pertanahan Nasional untuk tidak menerbitkan dan atau membatalkan segala HGB untuk pihak ketiga atas pulau hasil reklamasi, antara lain Pulau C, Pulau D, Pulau G.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini