Image

Setya Novanto Resmi Ajukan Status Justice Collaborator ke KPK

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 10 Januari 2018, 21:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 10 337 1843192 setya-novanto-resmi-ajukan-status-justice-collaborator-ke-kpk-SCrCgm6WTC.jpg Setya Novanto saat menjalani pemeriksaan di KPK (Foto: Antara)

JAKARTA - Terdakwa perkara dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto (Setnov) resmi mengajukan Justice Collaborator (JC) atau pelaku yang akan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini.

Sebagaimana hal tersebut diamini oleh Juru Bicara KPK‎, Febri Diansyah. Kata Febri, pihaknya memang telah menerima surat pengajuan JC tersebut dari tim kuasa hukum Setya Novanto.

"Tadi saya cek permohonan JC sudah diajukan ke penyidik," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, (10/1/2018).

 (Baca: Setnov dan Istrinya Kompak Diperiksa KPK Terkait Pengembangan Kasus E-KTP)

Selanjutnya, sambung Febri, surat pengajuan JC dari pihak Setnov tersebut akan dipelajari oleh pimpinan dan penyidik KPK. Sebab, Setnov harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu untuk mendapatkan status JC.

"Tentu nanti akan dibaca dan dipelajari dulu oleh tim dan dibahas bersama. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu," terangnya.

Adapun, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Setnov untuk mendapat status JC yakni, bukan pelaku utama, dapat mengungkap aktor yang lebih besar di perkara dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setya Novanto sendiri didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

 (Baca juga: Perjalanan Panjang Kasus E-KTP yang Menjerat Setya Novanto)

Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini