Fredrich Yunadi: Tugas Saya Bela Setya Novanto dan Advokat Tak Dapat Dituntut Pidana!

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2018 16:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 13 337 1844512 fredrich-yunadi-tugas-saya-bela-setya-novanto-dan-advokat-tak-dapat-dituntut-pidana-tnHXabEuR1.jpg KPK menahan Fredrich Yunadi (Foto: Antara)

JAKARTA - ‎Fredrich Yunadi membantah telah mengamankan Setya Novanto (Setnov) saat menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Mantan pengacara Setnov di kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut berdalih hanya menjalankan profesinya saat mendampingi Setnov.

Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Fredrich setelah resmi ditahan oleh KPK. Fredrich ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) di gedung penunjang KPK setelah menjalani pemeriksaan intensif selama sekira 10 jam.

"Saya sebagai seorang advokat saya melakukan tugas dan kewajiban saya membela Pak Setya Novanto," kata Fre‎drich di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2018).

(Baca Juga: Kata Fredrich, KPK Ingin Membumihanguskan Advokat)

Fredrich menuding KPK telah melakukan pelanggaran atas penangkapan dan penahanannya. Sebab, kata dia, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang 18 Tahun 2003, advokat tidak bisa dijerat pidana saat menjalankan tugasnya.

"Dimana sesuai putusan MK nomor 26 Tahun 2013 ditegaskan lagi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana," jelasnya.

Fredrich Yunadi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, Bimanesh Sutarjo. Keduanya ditetapkan tersangka terkait dugaan menghalangi proses penyidikan perkara korupsi e-KTP, dengan tersangka Setnov.

(Baca Juga: Fredrich Yunadi Susul Setya Novanto Mendekam di Rutan KPK)

Diduga, ada skenario jahat yang dilakukan oleh Fredrich Yunadi dan Dokter Bimanesh untuk mengamankan Setnov pada saat mantan Ketua DPR RI tersebut menjadi buronan KPK atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeretnya.

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimaesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini