nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

AS Tawarkan Bantu Awasi Natuna Utara, Ini Kata Pengamat

Rahman Asmardika, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2018 10:58 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 26 18 1850512 as-tawarkan-bantu-awasi-natuna-utara-ini-kata-pengamat-6UlN2PO70f.jpg USS Carl Vinson berlayar di wilayah di dekat wilayah sengketa di Laut China Selatan. (Foto: Reuters)

JAKARTA – Kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Mattis ke Jakarta pekan ini memberikan dampak positif bagi hubungan Indonesia dengan AS. Sejumlah peluang kerjasama antara kedua negara, terutama di bidang pertahanan keamanan dibicarakan dalam pertemuan yang dilakukan Mattis dengan pejabat tinggi Indonesia di Jakarta.

BACA JUGA: Menhan: James Mattis Akan Cabut Larangan Masuk AS bagi Kopassus

Salah satu isu yang menjadi perhatian Jenderal berjuluk “anjing gila” itu adalah mengenai situasi di Laut China Selatan dan perairan Natuna yang selama ini menjadi wilayah sengketa antara Tiongkok dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Mattis memuji respons Indonesia yang menamakan wilayah maritimnya di barat daya Laut China Selatan sebagai Laut Natuna Utara dan menawarkan bantuan Indonesia untuk menjaga wilayah tersebut.

"Kami dapat membantu menjaga kewaspadaan wilayah maritim di Laut Cina Selatan, di Laut Natuna Utara. Ini adalah sesuatu yang kami harapkan bisa dilakukan," kata Mattis saat berkunjung ke Jakarta.

Pengamat pertahanan dan militer, Susanintyas Nefo Handayani Kertapati mengatakan bahwa patroli di wilayah Kepulauan Natuna adalah tindakan yang sudah sesuai dengan Hukum Laut Internasional dan merupakan kewajiban dari Indonesia. Mekanisme yang selama ini dijalankan oleh TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) itu telah berjalan dengan baik dan diterima oleh berbagai negara di kawasan termasuk AS.

Perempuan yang akrab disapa Nuning itu menjelaskan, setiap kegiatan patroli yang ingin dilakukan oleh negara lain di wilayah Indonesia harus terlebih dahulu diatur melalui sebuah perjanjian bilateral yang diterima kedua belah pihak. Hal ini juga berlaku bila AS ingin membantu menjaga wilayah maritim di Laut Natuna Utara seperti yang ditawarkan oleh Menhan Mattis.

“Patroli laut baik yang sifatnya coordinated patrol atau joint patrol harus diatur terlebih dahulu melalui perjanjian bilateral untuk diuji terlebih dahulu dalam suatu simulasi. Setelah perangkat dan hasil simulasi tersebut diterima kedua belah pihak, maka patroli baru diizinkan untuk dilaksanakan,” kata Nuning melalui pesan singkat yang diterima Okezone, Jumat (26/1/2018).

Menurut mekanisme patroli yang berlaku selama ini, jika ada kapal militer atau kapal perang dari negara lain memasuki wilayah laut teritorial Indonesia, maka biasanya akan digelar sebuah passing exercise (Passex). Latihan gabungan dua angkatan laut inilah yang lazim berlaku, bukan dalam bentuk patroli oleh kapal perang AS di wilayah maritim Indonesia.

BACA JUGA: DPR Minta China Hormati Laut Natuna Utara

Klaim Tiongkok atas sebagian besar wilayah di Laut China Selatan memang sangat ditentang oleh AS yang menganut prinsip kebebasan navigasi (freedom of navigation). Dalam beberapa tahun terakhir, Washington telah berulangkali mengirimkan kapal perangnya untuk berpatroli di wilayah Laut China Selatan sehingga menimbulkan ketegangan dengan Beijing.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini