Pasal Pengaturan Periksa Anggota DPR Harus Izin MKD Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap pasal yang mengatur pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertentangan degan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelumnya, MK telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin untuk dilakukan pemeriksaan hanya dari Presiden. Namun, DPR saat ini sedang melakukan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru saja disahkan mengganti frase izin MKD dengan frase "pertimbangan".
"Menurut saya UU MD3 itu bertentangan dengan keputusan MK sebelumnya. Kalau sudah yang pernah dibatalkan dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan dibuat lagi, secara otomatis kita menganggapnya itu bertentangan dengan konstitusi," ujar Wakil KPK Laode M Syarif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018).
BACA: Bamsoet: Revisi UU MD3 & RUU KUHP Sudah Ada Titik Terang
Laode berpendapat kembalinya pasal ini menunjukkan adanya prinsip hukum yang dilanggar, yakni prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law.
