Image

KPK Resmi Tetapkan Bupati Subang dan 3 Orang Lainnya Tersangka Suap

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2018 20:17 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 02 14 337 1859706 kpk-resmi-tetapkan-bupati-subang-dan-3-orang-lainnya-tersangka-suap-gjF9PZFL9X.jpg Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan lahan untuk perusahaan di wilayahnya. Imas tidak sendirian karena ada tiga orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Tiga orang lainnya tersebut yakni, Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang; Miftahudin selaku pihak swasta; dan Data seorang karyawan swasta. Ketiganya diduga melakukan tindak pidana suap terkait pengurusan perizinan lahan.

"Disimpulkan bahwa telah adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Bupati Subang yang dilakukan secara bersama-sama. KPK meningkatkan status tersangka terhadap empat orang," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2018).

(Baca Juga: Menko Luhut Kaget Ada Kepala Daerah Kena OTT KPK Lagi)

Diduga, Imas, Data dan Asep Santika menerima uang suap ‎dari dua perusahaan yakni, PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 miliar. Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

Uang tersebut diberikan pihak swasta yakni, Miftahudin dalam beberapa tahapan. Diduga, komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp1,5 miliar.

(Baca Juga: Tertangkapnya Bupati Subang Cambukan Keras bagi Golkar)

Sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi, Miftahudin disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPm

Sedangkan sebagai pihak penerima, Imas, Data, dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini