nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ditahan KPK, Bupati Subang Bantah Terima Suap Terkait Perizinan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2018 02:34 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 02 15 337 1859809 ditahan-kpk-bupati-subang-bantah-terima-suap-terkait-perizinan-m3jJXxLP9O.jpg Bupati Subang Imas Aryumningsih (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA - Bupati Subang, Imas Aryumningsih, membantah menerima uang dugaan suap pemulusan perizinan pembangunan pabrik di wilayah yang dipimpinnya. Ia mengaku tak paham terkait uang dugaan suap itu.

"Tidak ada sama sekali, benar sumpah demi Allah saya tidak terima uang apa pun," katanya usai menjalani pemeriksaan intensif di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

Ia pun membantah bila hasil dari kasus yang disangkakan terhadapnya digunakan untuk kepentingan kampanye pada pilkada mendatang. "Tidak ada uang suapnya uang suap yang mana, saya belum menerima sepeserpun apalagi dari darta maupun dari siapapun," katanya.

Imas mengaku akan tetap kooperatif menjalani proses hukum yang tengah berlangsung. Meski begitu, Imas tetap berpegang teguh terhadap asas praduga tak bersalah dalam proses hukum.

"Yang penting asas praduga tak bersalah juga utamakan lalu kasus hukum juga saya akan sadar hukum akan jalanini itu, saya akan koperatif," paparnya.

Sekadar diketahui, KPK resmi menahan Bupati Subang Imas Aryumningsih di Rutan KPK, di belakang Gedung Merah Putih KPK. Ia langsung ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan intensif.

Dalam kasus ini, KPK telah resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan pemulusan perizinan pembangunan pabrik di wilayah Subang.‎ Empat tersangka tersebut yakni, Bupati Subang, ‎Imas Aryumningsih; Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang; Miftahudin selaku pihak swasta; dan Data seorang karyawan swasta.

Diduga, Imas, Data dan Asep Santika menerima uang suap ‎dari dua perusahaan, PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 Miliar. Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

Uang terebut diberikan oleh seorang pihak swasta yakni, Miftahudin dalam beberapa tahapan. Diduga, komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp1,5 miliar.

(Baca Juga: Terungkap Kode Suap 'Itunya' di Kasus Bupati Subang)

Sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi, Miftahudin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca Juga: KPK Segel Ruang Kerja Bupati Subang hingga Kendaraan Milik Karyawan)

Sedangkan sebagai pihak penerima, Imas, Data, dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini