Image

Bupati Subang Pede Dapat Bantuan Hukum dari Golkar

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2018 02:50 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 02 15 337 1859812 bupati-subang-pede-dapat-bantuan-hukum-dari-golkar-ZZNvFrH0JD.jpg Bupati Subang Imas Aryumningsih (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA - KPK resmi menahan Bupati Subang Imas Aryumningsih kasus dugaan pemulusan perizinan pembangunan pabrik di wilayah yang dipimpinnya. Terkait kasusnya tersebut, ia yakin partai yang menaunginya, Golkar, akan memberikan bantuan hukum kepadanya.

"Ya pastilah harusnya seperti itu ya, saya siap, saya dari Golkar ya pasti bantu," katanya usai menjalani pemeriksaan intensif di KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Kamis (15/2/2018).

Ia pun masih enggan mundur dari jabatannya sebagai bupati yang didudukinya saat ini, meski tengah terlibat kasus dugaan suap. Begitu juga dengan posisinya sebagai Ketua DPD Golkar Subang, ia enggan mundur. Imas saat ini masih menunggu proses hukum.

"Belum ada kepastian hukum mau gimana," ucapnya.

Sementara itu, terkait kasus dugaan perizinan yang membelitnya, Imas menjelaskan sudah sesuiai dengan aturan, yakni langsung mengurus ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu (DPMPTSP) Subang.

"Kalau izin memang itukan investor itu mau masuk subang harus izin nah izin ini ya urusannya dengan kantor dengan DPMP (cek lg) ya saya silahkan saja ngurus ke sana ke kantor," jelasnya.

Ia mengaku tak mengurus perizianan lantaran sudah diurus oleh Dinas yang berwenang.

Sekadar diketahui, KPK resmi menahan Bupati Subang Imas Aryumningsih di Rutan KPK, di belakang Gedung Merah Putih KPK. Ia langsung ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan intensif.

Dalam kasus ini, KPK telah resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan pemulusan perizinan pembangunan pabrik di wilayah Subang.‎ Empat tersangka tersebut yakni, Bupati Subang, ‎Imas Aryumningsih; Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang; Miftahudin selaku pihak swasta; dan Data seorang karyawan swasta.

Diduga, Imas, Data dan Asep Santika menerima uang suap ‎dari dua perusahaan, PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 Miliar. Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

Uang terebut diberikan oleh seorang pihak swasta yakni, Miftahudin dalam beberapa tahapan. Diduga, komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp1,5 miliar.

(Baca Juga: KPK Resmi Tahan Bupati Subang Imas Aryumningsih)

Sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi, Miftahudin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca Juga: Ditahan KPK, Bupati Subang Bantah Terima Suap Terkait Perizinan)

Sedangkan sebagai pihak penerima, Imas, Data, dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini