OTT Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Dinilai Coreng Demokrasi Indonesia
JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Satgas Antipolitik Uang Bareskrim Polri terhadap Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri dan Komisioner KPU Kabupaten Garut, Ade Sudrajat, bisa mencoreng citra baik Pemilu yang digelar di Indonesia.
"Kasus ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena mengancam kesehatan demokrasi kita. Kasus ini harus diungkap dan pelakunya ditindak tegas," ucap Titi kepada Okezone, Selasa (27/2/2018).
Menurut Titi, saat ini demokrasi Indonesia berada dalam kondisi yang sangat baik, baik di tataran regional Asia maupun di tataran global. Berdasarkan Global State of Democracy (GSoD) yang dikeluarkan oleh International IDEA, indeks demokrasi Indonesia berada di atas rata-rata dunia.
Salah satunya terkait penilaian pada aspek Clean Election yang cukup tinggi, yaitu 0,73 poin di atas rata-rata regional (0,51 poin) dan di atas rata-rata global (0,59 poin).
Perludem, lanjut Titi, mendesak KPU RI dan Bawaslu RI harus memberikan dukungan dan kerjasama yang memadai kepada pihak penegak hukum sehingga kasus ini dapat terungkap secara terang dan jelas.
