Investigasi Ombudsman: TKA China Tanpa Keterampilan Masuk ke Indonesia Setiap Hari
JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengungkap adanya temuan baru terkait masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia. Menurut Ombudsman, hampir setiap harinya, tenaga kerja asal Tiongkok yang tidak memiliki keterampilan masuk ke bumi maritim ini.
Komisioner Ombudsman, La Ode Ida mengatakan, berasarkan temuan tim di lapangan, tenaga kerja asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia tidak terdeteksi oleh Pemerintah Pusat. Sebab, ada perbedaan data jumlah TKA antara yang dimiliki pemerintah dengan temuan Ombudsman di lapangan.
"Ada kondisi arus TKA khususnya dari Tiongkok deras sekali tiap hari masuk ke negara ini. Sebagian besar mereka unskill labor (tanpa keterampilan)," ujar La Ode Ida, saat jumpa pers di kantornya, di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/4/2018).
BACA: Moeldoko Sebut TKA dari China Merupakan Kabar Menyesatkan
BACA: JK Tak Ingin Tenaga Kerja Asing Dijadikan Musuh
La Ode Ida menjelaskan, investigasi yang dilakukan anak buahnya tersebut menyasar ke sejumlah daerah yang diantaranya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Adapun, investigasi tersebut dilakukan sejak bulan Juni hingga bulan Desember 2017.
Berdasarkan hasil investigasi tim di lapangan, tenaga kerja asing itu dipekerjakan di daerah yang merupakan perusahaan asal daerahnya masing-masing. Bahkan, kata La Ode Ida, para TKA tersebut memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari pekerja lokal.
"(mereka tersebar) di Jalur Cengkareng-Kendari saja, di pagi hari, arusnya 70-80 persen penumpang Lion Air dan Batik Air itu tenaga kerja asing," tandasnya.
La Ode Ida pun mengindikasikan lemahnya pengawasan dari sejumlah pihak atas maraknya pekerja asing di Indonesia itu. Seharusnya, sambung Ida, Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dapat menindak tegas temuan tersebut.
"Beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pengawasan oleh Timpora antara lain, ketidaktegasan Timpora terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan, keterbatasan SDM pengawas, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antar instansi," ungkapnya.
(Rachmat Fahzry)
