DPR Minta Kemenhub Tak "Lepas Tangan" Terkait Pungli
JAKARTA – Aksi pungutan liar (Pungli) yang kerap dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) kembali mencuat setelah sekumpulan sopir truk menyampaikan keluhannya perihal masalah itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 8 Mei 2018. Mereka mengaku harus merogoh kocek yang sangat dalam ketika sedang melakukan ekspedisi mengantarkan barang dari suatu daerah ke tempat tujuan.
Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido mengatakan, maraknya pungli yang dilakukan petugas Dishub baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebabkan karena adanya otonomi daerah. Sehingga, pemerintah pusat mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan. Namun, terlepas itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak boleh lepas tangan, karena masalah yang ada di daerah akibat lemahnya pengawasan yang ada di pusat.
“Karena walaupun yang lakukan teman-teman daerah itu masuk ke dalam kawasan perhubungan. Kemenhub tidak bisa lepas tangan,” kata Rendy saat dihubungi, Rabu (9/5/2018).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku geram setelah mengetahui persoalan itu sampai ke tangan orang nomor satu di Indonesia. Hal itu menandakan adanya pengawasan yang lemah dari jajaran Kemenhub.
