nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Beda Sikap dengan KPU, Bawaslu Bebaskan Eks Napi Koruptor Nyaleg

Bayu Septianto, Jurnalis · Senin 02 Juli 2018 17:08 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 07 02 337 1916748 beda-sikap-dengan-kpu-bawaslu-bebaskan-eks-napi-koruptor-nyaleg-cvpls2VAgR.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berbeda sikap dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Pemilu 2019.

Bila KPU mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi jadi caleg dan sudah bisa diimplementasikan, Bawaslu malah mempersilakan partai politik untuk mengusung eks napi kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan apabila nantinya KPU menolak caleg yang diajukan, caleg tersebut bisa menggugat ke Bawaslu.

"UU sudah menyebutkan setiap produk SK KPU bisa jadi obyek sengketa di Bawaslu. Maka, nanti upaya hukumnya adalah upaya sengketa ke Bawaslu," kata Abhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).

 KPU

Abhan menegaskan, Bawaslu berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

"Nanti Bawaslu yang memutuskan, apakah pencoretan atau penolakan KPU itu sesuai ketentuan UU atau tidak, Bawaslu akan memutuskan," ucap Abhan.

Menurut Abhan, Bawaslu tidak akan berpegang pada PKPU Nomor 20/2018 lantaran bertentangan dengan UU Pemilu. Apalagi, lanjut Abhan status PKPU 20/2018 juga belum jelas karena belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"PKPU belum diundangkan, hanya ditetapkan KPU. Sepengetahuan kami, seluruh aturan di bawah UU harus diundangkan di dalam lembar negara," tegasnya.

 Pemilu

Meski begitu, Bawaslu tetap berharap partai politik bisa menghadirkan caleg yang bersih dari korupsi. Hal ini agar legislatif diisi oleh orang-orang yang bebas dari korupsi.

"Imbauan kami secara moral, partai tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Persoalannya apakah ini dipatuhi oleh parpol atau tidak, tergantung dari parpol sendiri yang menentukan," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini